Demokrasi sosial adalah pemerintahan yang menggunakan proses demokrasi tetapi memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan masyarakat sosialis. Sosial demokrat biasanya berkomitmen untuk bertindak demi kebaikan bersama. Dalam pemerintahan yang bersifat sosial demokrasi, pemerintah berperan aktif dalam mengatur kondisi politik dan ekonomi tertentu.
Ideologi politik demokrasi sosial berada di kiri tengah spektrum politik. Meskipun sosial demokrat percaya pada kebebasan individu dan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, mereka juga sering menekankan perlunya perlindungan kelompok minoritas dan program untuk memberi manfaat bagi orang miskin. Sosial demokrat umumnya mendukung serikat kerja dan serikat pekerja, pendidikan gratis dan kesetaraan gender.
Ideologi liberalisme berlangsung seiring dengan berlangsungnya Revolusi Industri di Eropa dan Amerika Serikat. Awalnya, kaum liberal mendukung kemajuan ekonomi, percaya bahwa pertumbuhan pasar internasional akan menguntungkan banyak orang. Namun, efek negatif yang potensial dari masyarakat kapitalis dan pertumbuhan industri segera menjadi jelas. Setelah melihat kurangnya perlindungan bagi pekerja, penggunaan pekerja anak dan kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, beberapa sarjana dan politisi berusaha untuk mengatasi konsekuensi dari kapitalisme yang tidak terkendali.
Thomas Hill Green (1836-1882) adalah seorang profesor filsafat moral di Inggris. Menurut Green, kebebasan secara langsung berkaitan dengan kontribusi seseorang untuk kebaikan bersama. Meski memang menganjurkan kebebasan individu, Green juga percaya bahwa pemerintah harus terlibat secara aktif dan positif dalam meningkatkan kebebasan rakyat. Posisi Green akhirnya digunakan sebagai pembenaran untuk undang-undang perburuhan, pendidikan publik dan aspek lain dari negara kesejahteraan modern.
Filosofi ekonomi John Maynard Keynes (1883-1846) berdampak besar pada gerakan sosial demokrat. Dalam The General Theory of Employment, Interest and Money, yang diterbitkan pada tahun 1936, Keynes membahas kekuatan dan kelemahan kapitalisme. Dia percaya bahwa pasar yang tidak diatur pada akhirnya memiliki dampak negatif pada masyarakat yang lebih besar karena ketidakmampuannya untuk menyediakan lapangan kerja penuh atau mendistribusikan kekayaan secara merata.
Green dan Keynes, bersama dengan ahli teori dan filsuf lainnya, menciptakan fondasi dasar bagi pemerintahan sosial demokratik kontemporer. Tidak seperti sosialisme, yang menganjurkan nasionalisasi bisnis dan sektor lainnya, negara-negara demokrasi sosial umumnya tidak menekankan pengambilalihan industri oleh pemerintah. Namun, tidak semua sosial demokrat setuju dengan kapitalisme; beberapa percaya bahwa kapitalisme harus dihilangkan.
Dalam masyarakat modern, negara-negara demokrasi sosial dan partai politik cenderung berfokus pada isu-isu hak asasi manusia. Negara-negara sosial demokrat biasanya memiliki perlindungan yang ketat terhadap kelompok minoritas. Mereka juga sering berusaha mendistribusikan kekayaan secara merata ke seluruh populasi. Demokrasi sosial biasanya menyediakan perawatan kesehatan yang didanai pemerintah, pendidikan tinggi bersubsidi dan bantuan untuk orang tua, di antara inisiatif kesejahteraan sosial lainnya.
Banyak negara di Eropa, seperti Jerman, Inggris Raya, dan negara-negara Skandinavia, memiliki beberapa karakteristik demokrasi sosial. Sebagian besar negara demokratis memiliki beberapa undang-undang atau lembaga yang mungkin ditemukan dalam demokrasi sosial. Misalnya, Amerika Serikat, yang biasanya tidak dianggap sebagai negara demokrasi sosial, memiliki program seperti kesejahteraan, Medicare dan Medicaid serta lembaga pendidikan publik.