Dalam Hukum, Apa Doktrin Penggabungan itu?

Doktrin penggabungan merupakan istilah prosedural yang digunakan dalam beberapa bidang hukum. Sebagai konsep abstrak, doktrin merger cenderung mencari keadilan dan kesetaraan antara dua entitas. Arti istilah tersebut bervariasi sesuai dengan konsentrasi hukum di mana istilah itu digunakan. Doktrin merger umumnya ditemukan dalam undang-undang antitrust, prosedur perdata, hukum hak cipta, hukum pidana, hukum perwalian dan hukum properti real.

Dalam kasus undang-undang antitrust, doktrin merger biasanya mengacu pada pendekatan yang digunakan sistem pengadilan untuk memfasilitasi merger antar perusahaan. Pendekatan ini membantu penggabungan perusahaan yang mungkin menghadapi persaingan yang berkurang dan kenaikan harga. Doktrin merger horizontal dapat didiskusikan ketika pesaing langsung bergabung, dan doktrin merger vertikal dibahas ketika sebuah perusahaan bergabung dengan pemasoknya. Dalam hal ini, doktrin merger dapat melindungi pihak-pihak yang lebih kecil yang bergabung dengan perusahaan yang berfungsi lebih tinggi.

Doktrin penggabungan dalam acara perdata mengacu pada kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berselisih. Sebuah proposisi disajikan di mana para penggugat menyetujui penyelesaian yang diawasi oleh pengadilan. Setelah doktrin disepakati, pengadilan berwenang untuk mengubah dan menyesuaikan perjanjian yang dianggap perlu.

Doktrin merger yang ditemukan dalam undang-undang hak cipta melindungi hubungan antara ide dan ekspresi. Doktrin penggabungan memastikan bahwa ekspresi ide tetap memiliki hak cipta sementara ide itu sendiri bebas untuk digunakan oleh orang lain dalam bentuk ekspresi lainnya. Dalam hal ini, doktrin tersebut melindungi perusahaan dan individu yang ingin mendekati kembali ekspresi yang dilindungi hak cipta.

Doktrin penggabungan dalam hukum pidana terjadi ketika dituntut untuk menggabungkan tuntutan pidana yang lebih ringan dengan tuntutan yang lebih serius yang sudah ada. Doktrin ini memungkinkan untuk berbagai tingkat pelanggaran dan hukuman. Doktrin penggabungan dalam hukum pidana membedakan antara tuduhan pembunuhan dan tuduhan pembunuhan.

Doktrin penggabungan kontrak properti riil merupakan penggabungan properti dan akta. Penggabungan ini pada dasarnya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dalam kontrak yang tidak tercermin dalam akta menjadi batal pada saat akta tersebut dialihkan kepada pembeli. Doktrin ini biasanya hanya berlaku untuk perjanjian kepemilikan dan dapat dibatalkan untuk memungkinkan persyaratan tertentu tetap berlaku setelah merger.
Doktrin hukum perwalian merger menggabungkan judul hukum jika seseorang menjadi penerima manfaat tunggal dari perwalian serta wali tunggal. Penggabungan ini dapat menganggap bahwa penerima memiliki properti secara langsung. Doktrin semacam ini akan berlaku bagi mereka yang ingin menyebutkan satu-satunya dermawan dalam surat wasiat mereka.