Sebuah veto adalah sebuah konsep dalam konstitusi banyak pemerintah dan organisasi. Pada dasarnya, ini memungkinkan anggota pemerintah atau kelompok untuk menjatuhkan tindakan yang diusulkan. Ini paling sering digunakan dalam konteks undang-undang, tetapi kekuasaan juga dapat ditemukan di dewan perusahaan dan bahkan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam banyak kasus, hak veto adalah contoh sistem checks and balances yang memastikan bahwa kekuasaan dibagi di antara anggota pemerintah.
Dalam bahasa Latin, kata itu berarti “Saya melarang,” dan konsepnya berasal dari zaman Romawi. Kekuasaan memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintahan yang menjadi terlalu kuat, karena cabang lain dapat menolak keputusannya. Biasanya, ketentuan kekuasaan ini diatur dengan jelas dalam dokumen pemerintahan, untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan.
Salah satu contoh paling terkenal dapat ditemukan di Amerika Serikat. Undang-undang yang diusulkan dimulai di Kongres, dan jika RUU disetujui oleh DPR dan Senat, RUU itu dikirim ke presiden untuk disetujui. Presiden memiliki waktu 10 hari untuk meninjau RUU tersebut. Jika dia tidak melakukan apa-apa, RUU itu otomatis disahkan menjadi undang-undang. Presiden juga dapat menandatangani RUU, yang menunjukkan persetujuan, seperti yang dilakukan dengan undang-undang penting. Dalam kasus lain, dia dapat menulis “veto” pada tagihan, menunjukkan bahwa itu tidak disetujui, dan tagihan dikirim kembali ke Kongres.
Jika Kongres tidak setuju dengan hak veto, dua pertiga suara dapat menggantikannya. Ini memastikan bahwa seorang presiden tidak dapat secara sewenang-wenang membunuh undang-undang. Jika hak veto tidak dibatalkan, RUU itu ditulis ulang dan diajukan lagi. Biasanya, seorang presiden menunjukkan alasannya untuk tidak menyetujui RUU itu ketika mengembalikannya ke Kongres, sehingga dapat ditulis ulang secara efektif. Konsep terkait, “veto saku,” terjadi ketika Kongres menunda sebelum periode 10 hari berlalu. Jika presiden tidak melakukan apa-apa, RUU itu gagal menjadi undang-undang.
Anggota dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki hak veto, memastikan bahwa keseimbangan kekuasaan dibagi lebih baik antara negara-negara anggota. Banyak pemerintah lain di seluruh dunia telah mengadopsi konsep tersebut, seperti juga beberapa perusahaan. Dalam semua kasus ini, veto mungkin hanya menunda hal yang tak terhindarkan, tetapi hal itu memicu diskusi dan negosiasi, yang mungkin membuat aturan yang sulit menjadi lebih dapat diterima oleh semua pihak.