Pengadilan impeachment adalah proses hukum di mana orang mendengar bukti yang berkaitan dengan pasal-pasal impeachment, tuduhan formal terhadap pejabat publik. Pasal-pasal pemakzulan adalah serangkaian dakwaan yang jika terbukti dapat mengakibatkan pejabat tersebut diberhentikan dari jabatannya. Proses pemakzulan dapat menarik banyak perhatian media ketika melibatkan pejabat tinggi seperti kepala negara.
Sementara istilah “pemakzulan” sering digunakan untuk berarti “menghapus seseorang dari jabatannya”, istilah ini sebenarnya mengacu pada pembuatan daftar dakwaan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam persidangan untuk menentukan apakah seseorang harus diberhentikan atau tidak. Ketika seseorang dimakzulkan, itu berarti dia telah didakwa secara resmi. Tuntutan dapat mencakup hal-hal seperti mengabaikan tugas, tidak menghormati jabatan publik, dan aktivitas melanggar hukum lainnya. Bergantung pada undang-undang, pemungutan suara mungkin diperlukan untuk menyetujui dakwaan dan memulai persidangan.
Dalam sidang pemakzulan, pejabat yang dimakzulkan diperbolehkan mengajukan bukti untuk membantah dakwaan, sedangkan pihak lain mengajukan bukti yang mendukung dakwaan. Persidangan diawasi oleh pejabat tinggi publik atau hakim. Biasanya kedua belah pihak memiliki penasihat hukum yang akan membantu mereka mempersiapkan dan membuktikan kasus mereka, dan pejabat publik lainnya mengamati persidangan. Media mungkin hadir untuk melaporkan peristiwa di persidangan pemakzulan dan tamu diperbolehkan untuk mengamati.
Mekanisme persidangan impeachment bervariasi. Negara yang berbeda menggunakan proses pengadilan yang berbeda untuk menangani situasi di mana pejabat publik dituduh melakukan kesalahan. Pangkat pejabat juga bisa berdampak. Mengadili seseorang seperti kepala negara sangat berbeda dengan mengadili walikota atas dugaan pelanggaran, dan dalam beberapa kasus protokolnya sebenarnya tidak jelas karena pembuat undang-undang gagal memperkirakan setiap situasi yang mungkin terjadi.
Pada penutupan sidang pemakzulan, pemungutan suara diadakan untuk menentukan apakah pejabat publik itu bersalah atau tidak. Jika bersalah, pejabat tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya. Ketika vonis tidak bersalah, pejabat diizinkan untuk terus melayani di kantor. Namun, proses pemakzulan dapat mengakibatkan karier yang menurun dengan cepat, karena orang mungkin tidak percaya bahkan setelah pejabat tersebut dinyatakan tidak bersalah. Dalam kasus lain, para pejabat telah mengatasi bayang-bayang persidangan pemakzulan dan melanjutkan karier yang sangat sukses.