Sebuah republik konstitusional adalah jenis pemerintahan di mana ada pemungutan suara yang demokratis, tetapi kekuasaan individu dibatasi oleh adanya konstitusi yang melindungi hak-hak tertentu. Di republik konstitusional, orang memilih perwakilan, dan orang-orang itu umumnya memilih untuk membuat keputusan atau undang-undang. Adanya konstitusi tidak memungkinkan para wakil rakyat membuat undang-undang yang melanggar hak-hak rakyat di daerah-daerah tertentu. Misalnya, mungkin ada ketentuan konstitusional yang melindungi hak seseorang untuk memiliki properti atau untuk berbicara dengan bebas. Pembuat undang-undang tidak akan diperbolehkan membuat undang-undang yang melanggar ketentuan tersebut kecuali mereka mengubah konstitusi, yang biasanya sangat sulit dilakukan.
Republik Konstitusional vs Demokrasi Murni
Menurut para ahli pemerintahan, ada perbedaan yang cukup besar antara demokrasi sederhana dan republik konstitusional, baik dari segi bentuk maupun fungsinya. Dalam demokrasi yang tidak diatur tanpa konstitusi, mayoritas penduduk secara teoritis dapat memberlakukan kebijakan tirani terhadap kelompok minoritas mana pun. Mayoritas pemilih mungkin melakukan hal-hal untuk mengambil kebebasan individu jika melakukannya akan mendukung kepentingan mayoritas dalam beberapa cara. Misalnya, dalam demokrasi murni, massa mungkin memutuskan untuk mengambil tanah dari sekelompok orang tertentu atau membatasi jenis pekerjaan yang bisa diperoleh orang tertentu. Kelompok minoritas dalam demokrasi murni mungkin mengalami kesulitan meyakinkan mayoritas untuk mendukung isu, undang-undang atau kebijakan yang akan membantu mereka yang bukan mayoritas.
Mengubah Konstitusi
Sebuah konstitusi biasanya dapat diamandemen dan diubah, tetapi umumnya membutuhkan lebih dari sekadar mayoritas sederhana untuk melakukannya. Bahkan, terkadang orang harus melalui proses yang panjang dan rumit untuk melakukan perubahan atau amandemen konstitusi. Salah satu tujuan paling umum dari sebuah konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak-hak yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka secara politik atau agama, tetapi hak-hak yang ditawarkan dalam republik konstitusional dapat bervariasi secara signifikan dari satu budaya ke budaya berikutnya.
Cek dan Saldo
Ciri umum lain dari republik konstitusional adalah sistem checks and balances pemerintah. Misalnya, mungkin ada beberapa badan atau cabang pemerintah yang memiliki minat dan fokus yang sedikit berbeda, dan mereka semua mungkin saling mengawasi. Contohnya adalah pemerintah Amerika Serikat, yang telah memilih legislator, eksekutif terpilih, dan hakim yang umumnya ditunjuk tetapi terkadang dipilih untuk menafsirkan undang-undang yang disahkan dan memastikan bahwa undang-undang tersebut konstitusional. Semua kelompok ini umumnya memiliki tanggung jawab yang sedikit berbeda dan cara yang berbeda untuk membatasi kekuasaan masing-masing.