Hak-hak korban adalah hak-hak tertentu yang telah diberikan kepada korban kejahatan di berbagai yurisdiksi. Hak-hak ini berubah dari satu tempat ke tempat lain tetapi dirancang untuk mencegah korban dari hal-hal tertentu, seperti pelanggaran privasi. Mereka juga biasanya mengizinkan hak-hak korban seperti hak untuk hadir di hukuman dan kemampuan untuk menolak setiap penyelesaian yang diusulkan dalam kasus mereka.
Gerakan Hak-Hak Korban dimulai karena dirasakan bahwa beberapa sistem hukum lebih mementingkan hak-hak penjahat daripada hak-hak korban. Keyakinan ini berasal dari penekanan besar-besaran pada rehabilitasi penjahat yang dimulai pada 1960-an dan 1970-an. Saat ini juga banyak tuntutan hukum yang berkaitan dengan dugaan kondisi penjara yang buruk dan perlakuan tidak adil terhadap narapidana.
Pendukung hak-hak korban ingin melihat mereka yang terkena dampak kejahatan diberikan perawatan dan dukungan yang sama dengan para penjahat, dan mereka merasa bahwa hal-hal ini tidak akan terjadi. Mereka merasa banyak korban yang terabaikan begitu saja oleh sistem hukum, dan mereka ingin ada ganti rugi. Selain itu, dilaporkan bahwa jumlah pelaku yang mencari mantan korban untuk menganiaya mereka kembali meningkat.
Badan legislatif di banyak yurisdiksi memungkinkan jaksa untuk mempertahankan kontak dengan korban dan keluarga korban selama proses pengadilan. Ini termasuk melalui waktu putusan. Dengan asumsi bahwa orang atau orang-orang yang didakwa dihukum dan dihukum, hak-hak korban juga memungkinkan jaksa untuk memberi tahu korban tentang sidang pembebasan bersyarat, banding atau pemberian grasi.
Beberapa badan legislatif memastikan bahwa setiap bayaran yang diterima oleh pelaku selama di penjara akan diberikan setidaknya sebagian kepada korban. Pada suatu waktu, jika pelaku mendapatkan uang dari karya kreatif mengenai acara tersebut, ia harus menyerahkan royalti kepada korban. Persyaratan ini telah diubah dalam banyak kasus, karena dianggap melanggar hak kebebasan berbicara penjahat.
Hak korban lainnya termasuk privasi. Seorang korban kejahatan umumnya memiliki hak untuk tetap anonim kecuali dia memilih untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban biasanya diberitahu tentang kondisi dan waktu pembebasan penjahat serta waktu dan tempat untuk menghadiri pengadilan berikutnya. Korban juga berhak menghadiri acara ini.
Jika pelaku akan dihukum, korban biasanya diberitahu tentang beratnya hukuman. Sekalipun korban tidak hadir, setiap keberatan yang diajukannya akan diketahui pengadilan. Terakhir, korban biasanya memiliki hak untuk tidak mengajukan tuntutan dan tidak akan dihukum karena melakukannya.