Market Abuse Directive (MAD) adalah bagian dari undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Eropa pada tahun 2003 untuk mengatasi kekhawatiran tentang manipulasi pasar di Uni Eropa. Arahan tersebut menciptakan pedoman untuk kerangka kerja umum yang akan diterapkan di semua negara anggota dengan tujuan untuk secara jelas mendefinisikan manipulasi pasar dan menciptakan mekanisme untuk penegakan dan hukuman. Masing-masing negara anggota diharapkan menggunakan Arahan Penyalahgunaan Pasar sebagai cetak biru untuk mereformasi sistem keuangan mereka sendiri guna menciptakan undang-undang umum di seluruh UE.
Di bawah Arahan Penyalahgunaan Pasar, dua isu yang menjadi perhatian khusus ditargetkan. Yang pertama adalah insider dealing, penggunaan informasi yang umumnya tidak diketahui publik untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan sekuritas. Selain itu, arahan tersebut membahas manipulasi pasar, di mana para pedagang bekerja untuk menciptakan perubahan yang disengaja di pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari mereka. Berbagai teknik dapat digunakan untuk mengganggu operasi pasar bebas. Kedua kegiatan ini mengikis kepercayaan konsumen dan dipraktekkan di berbagai negara Uni Eropa karena tidak ada undang-undang khusus yang melarang mereka dan tidak ada di tingkat Eropa untuk memerangi mereka.
Dikenal secara resmi sebagai 2003/6/EC tentang insider dealing dan manipulasi pasar, Market Abuse Directive mendefinisikan aktivitas penyalahgunaan pasar dan memerintahkan negara-negara anggota UE untuk mengatasinya. Salah satu aspek kunci dari undang-undang tersebut adalah mandat bahwa setiap negara anggota membuat satu badan untuk menetapkan dan menegakkan kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan pasar, dan bahwa badan-badan ini bekerja dengan badan-badan di negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengelola kasus lintas batas. Upaya koordinasi lintas lembaga juga dapat berguna untuk pekerjaan anti-terorisme.
Beberapa negara anggota Uni Eropa dapat menerapkan Arahan Penyalahgunaan Pasar dengan cepat, terkadang dengan sedikit penyesuaian pada sistem keuangan mereka. Lainnya membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat dan mengkonsolidasikan lembaga, menyesuaikan undang-undang, dan mengambil langkah-langkah lain untuk membawa sistem keuangan mereka ke dalam kepatuhan. Kepercayaan konsumen meningkat sebagai hasil dari pembuatan undang-undang yang seragam dan terstandarisasi, membuat para pedagang merasa lebih nyaman dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Uni Eropa.
Seperti arahan lainnya, negara-negara anggota diminta untuk menyerahkan bukti implementasi dalam bentuk rencana aksi diikuti dengan dokumentasi bahwa rencana tersebut diberlakukan di tingkat nasional. Menerapkan arahan ke dalam tindakan membutuhkan kerja sama dari pembuat undang-undang, pakar industri, dan pejabat pemerintah, yang semuanya bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kerja sesuai dengan arahan dan untuk memasukkan kerangka kerja itu ke dalam undang-undang.