Deskripsi tanah adalah dokumen yang menjelaskan lokasi yang tepat dan batas-batas hukum sebidang tanah. Deskripsi biasanya mencakup pengukuran properti serta lokasi geografisnya. Hukum di sebagian besar negara mengharuskan otoritas lokal untuk menyimpan catatan kepemilikan tanah dan properti dalam bentuk dokumen yang disebut akta. Agar sah secara hukum, akta properti harus memuat deskripsi tanah.
Ketika real estat dibeli atau dijual, pembeli biasanya menyewa penilai bersertifikat pemerintah untuk memeriksa properti dan menilai nilainya. Penilai properti harus melakukan pemeriksaan terhadap setiap bangunan di properti tersebut dan memperkirakan nilai tanah tempat properti itu berada. Sebelum melakukan penilaian properti, penilai harus memverifikasi batas-batas yang tepat dari properti dengan membaca deskripsi tanah pada akta.
Untuk membiayai sebidang real estat, pemilik harus memberikan deskripsi tanah kepada pemberi pinjaman. Dokumen hipotek berisi deskripsi hukum properti, termasuk tanah. Dokumen hipotek yang ditandatangani dibawa ke gedung pengadilan setempat dan dicatat dalam catatan publik. Panitera pengadilan mencocokkan deskripsi tanah pada hipotek dengan catatan properti yang tercatat dan memastikan bahwa hak gadai ditempatkan pada bagian properti yang benar.
Pemilik properti sering memasang pagar untuk memisahkan tanah mereka dari properti tetangga. Pada beberapa kesempatan, pemilik properti secara keliru menempatkan pagar di tanah tetangga daripada di garis batas yang tepat antara kedua properti. Dalam kasus ini, perselisihan hukum sering muncul di antara pemilik properti, dan perselisihan properti seringkali diselesaikan oleh surveyor tanah. Surveyor mengkhususkan diri dalam memproduksi survei properti, dan selama sengketa survei digunakan untuk membantu pemilik properti untuk mengidentifikasi batas yang tepat antara dua bidang tanah.
Pembangun dan perusahaan konstruksi harus menyerahkan salinan deskripsi tanah dari sebidang properti setiap kali aplikasi perencanaan diajukan untuk proyek konstruksi baru. Di sebagian besar negara, undang-undang setempat menentukan bagaimana bidang tanah yang berbeda dapat digunakan. Pegawai pemerintah yang meninjau izin konstruksi harus memastikan bahwa proyek yang diusulkan tidak bertentangan dengan undang-undang setempat tentang bagaimana sebidang tanah tersebut dapat digunakan. Aturan di beberapa daerah membatasi tidak hanya bagaimana sebidang tanah tertentu dapat digunakan tetapi juga bagaimana tanah di daerah sekitarnya dapat dikembangkan. Akibatnya, deskripsi tanah harus ditinjau dengan cermat sebelum aplikasi izin perencanaan baru dapat diberikan.