Ketika penggugat, orang yang kepadanya uang terutang, memperoleh putusan terhadap terdakwa, ia kemudian harus menagih putusan itu. Salah satu mekanisme hukum yang sering tersedia bagi penggugat adalah surat perintah eksekusi. Untuk mendapatkan surat eksekusi, penggugat harus memanggil tergugat kembali ke pengadilan dan meyakinkan pengadilan bahwa tergugat memiliki aset yang tersedia untuk dijual untuk memenuhi putusan.
Ketika seseorang berutang uang, dia sering mengajukan gugatan terhadap debitur dalam upaya untuk mendapatkan penilaian moneter. Putusan adalah perintah pengadilan yang menyatakan bahwa uang itu, pada kenyataannya, terutang. Setelah penggugat memiliki penilaian terhadap debitur, langkah selanjutnya adalah menegakkan, atau menagih, pada penilaian. Sebelum penggugat dapat melakukan upaya apa pun untuk menagih putusan, jangka waktu di mana tergugat harus mengajukan banding atas putusan harus lewat. Di Amerika Serikat, terdakwa umumnya memiliki waktu sekitar 30 hari untuk mengajukan banding atas putusan, meskipun kerangka waktu dapat bervariasi menurut yurisdiksi.
Setelah jangka waktu banding berlalu, penggugat harus mengajukan mosi ke pengadilan untuk meminta tergugat kembali ke pengadilan dan menjawab pendapatan dan asetnya. Pengadilan dapat merujuk pada ini sebagai pelengkap proses, wawancara debitur, atau sesuatu yang serupa. Tujuannya adalah agar penggugat, dan pengadilan, memiliki kesempatan untuk bertanya kepada terdakwa, di bawah sumpah, tentang penghasilannya dan aset atau properti apa pun yang dia miliki untuk menentukan apakah surat perintah eksekusi itu pantas atau tidak.
Di Amerika Serikat, undang-undang federal dan negara bagian melindungi pendapatan dan properti tertentu dari upaya penagihan pada sebagian besar penilaian. Manfaat federal, seperti pendapatan Jaminan Sosial, misalnya, umumnya dibebaskan dari pemotongan. Banyak undang-undang negara bagian melindungi properti nyata atau pribadi seseorang dari eksekusi untuk memenuhi penilaian dengan membuatnya dikecualikan juga. Namun, jika pengadilan yakin bahwa terdakwa memiliki harta pribadi atau barang nyata yang tidak dibebaskan dari eksekusi, maka pengadilan dapat memerintahkan eksekusi.
Surat perintah eksekusi adalah perintah hukum dari pengadilan yang memerintahkan sheriff atau polisi setempat untuk menyita properti yang tercantum dalam surat perintah tersebut. Setelah properti disita, itu dapat dijual dengan penjualan sheriff dan hasilnya digunakan untuk memenuhi penilaian yang dipegang oleh penggugat. Jika ada kelebihan dana dari hasil penjualan, maka akan dikirimkan kepada penggugat. Jika masih ada kekurangan, maka tergugat tetap bertanggung jawab atas sisa sisa putusan tersebut.