Membuat kebijakan publik bukanlah proses yang cepat atau mudah, meskipun langkah-langkahnya mungkin tampak intuitif. Setiap langkah membutuhkan banyak waktu dan perdebatan, membuat apa yang tampak sebagai proses lima langkah cepat menjadi perjuangan panjang, penuh dengan pendapat yang berlawanan, konsesi, dan komplikasi yang tak terduga. Lima langkah dasar tersebut adalah: Mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan, mengadopsi kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan.
Ada tiga bidang dasar kebijakan publik di Amerika Serikat. Hampir semua kebijakan dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan sosial, ekonomi, atau asing. Banyak warga negara hanya mengasosiasikan isu-isu penting seperti kesejahteraan, kejahatan, aborsi, pendidikan, dan perawatan kesehatan dengan kebijakan publik, tetapi semua ini jatuh di bawah judul kebijakan sosial, dan hanya mewakili sebagian dari gambaran.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Terkadang, masalah tersebut dibawa ke perhatian pejabat pemerintah oleh warga negara. Di lain waktu, pelobi atau kelompok swasta datang untuk berbicara tentang suatu masalah, atau masalahnya dapat diidentifikasi dari atas, dan diserahkan kepada Kongres untuk resolusi. Ketika membuat kebijakan publik, harus dipertimbangkan apakah masalahnya mempengaruhi banyak warga negara, dan apakah solusinya akan menurunkan kebebasan sipil.
Setelah masalah diidentifikasi, pemerintah dan warga bekerja sama untuk merumuskan kebijakan. Pemerintah dibentuk sedemikian rupa sehingga idealnya opini publik menjadi salah satu faktor terbesar dalam pembuatan kebijakan publik. Warga mengajukan banding kepada anggota kongres mereka dan mendorong mereka untuk memilih atau menentang kebijakan tersebut. Demikian juga, pendukung atau pencela akan mengeluarkan liputan media tentang kebijakan tersebut dan berusaha mempengaruhi opini publik melalui jalan ini. Kebijakan tersebut dikritik dan disempurnakan di antara para ahli untuk menemukan kemungkinan kata-kata terbaik dan kompromi pada isu-isu yang penting bagi satu pihak atau pihak lain.
Langkah selanjutnya dalam membuat kebijakan publik adalah mengadopsi kebijakan tersebut. Legislator memilih apakah kebijakan yang dirumuskan harus disahkan menjadi undang-undang atau tidak. Setelah diundangkan, dan disetujui oleh presiden, saran untuk implementasi diteruskan ke cabang eksekutif pemerintah.
Ketika kebijakan tersebut telah berlaku cukup lama, pembuat undang-undang menganalisis efektivitas kebijakan tersebut. Analisis ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari statistik dan pendapat para eksekutif yang telah bekerja pada implementasi. Jika kebijakan perlu diubah untuk memperhitungkan komplikasi yang tidak terduga, amandemen dapat ditambahkan ke kebijakan. Pembuatan kebijakan publik tidak pernah benar-benar selesai, dan pada kenyataannya prosesnya masih jauh dari sempurna. Namun, masalah selalu dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu, dan penyesuaian, koreksi, atau peningkatan dapat dilakukan.