Hukum pemilik dan penyewa berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan dari undang-undang perumahan adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam sengketa sewa ini memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana melanjutkannya. Berbagai jenis undang-undang ini mencakup sebagian besar masalah umum yang muncul antara tuan tanah dan penyewa, termasuk uang jaminan sewa, kerusakan normal dan adat, memasuki unit, dan harga sewa.
Beberapa yurisdiksi memberlakukan batasan pada deposito sewa, seperti mensyaratkan tidak lebih dari jumlah sewa satu bulan, misalnya. Undang-undang tuan tanah dan penyewa juga mencakup bagaimana tuan tanah menangani deposit setelah diterima. Di beberapa tempat, tuan tanah harus menyimpan deposit di rekening bank terpisah dan mungkin perlu membayar kembali jumlahnya — ditambah bunga — kepada penyewa setelah ditempati. Yurisdiksi lain kurang ketat tentang bagaimana pemilik menangani uang setelah diterima.
Di beberapa tempat, undang-undang tuan tanah dan penyewa mengatur berapa biaya yang dapat dikenakan tuan tanah terhadap penyewa untuk perbaikan dan renovasi. Misalnya, mengecat ulang dinding mungkin merupakan barang yang tidak dapat dikenakan biaya oleh pemilik rumah kepada penyewa, karena pengecatan ulang dinding akan menjadi hal biasa di unit sewaan. Undang-undang tuan tanah dan penyewa juga dapat mengontrol bagaimana tuan tanah mengenakan biaya untuk penggantian umum, seperti karpet. Cara umum untuk menghitung tanggung jawab penyewa adalah dengan membagi harga karpet baru dengan jumlah tahun pemasangan karpet. Penyewa kemudian bertanggung jawab hanya untuk sebagian dari harga dan bukan keseluruhannya.
Masalah utama lainnya dalam undang-undang perumahan adalah kapan dan bagaimana pemilik harus memasuki tempat tersebut. Undang-undang tertentu akan menjelaskan berapa banyak pemberitahuan yang harus diberikan tuan tanah kepada penyewa mereka bahwa mereka akan memasuki tempat itu. Dalam banyak kasus, pemilik diperbolehkan masuk tanpa persetujuan penyewa hanya dalam keadaan tertentu. Meskipun tuan tanah memiliki properti, penyewa memiliki hak atas privasi, dan hukum menyeimbangkan hak-hak itu satu sama lain. Penyewa, dengan cara yang sama, harus memberikan akses ke unit sewaan mereka kepada tuan tanah dalam keadaan tertentu.
Sebagian besar kota mengizinkan pasar untuk menentukan harga yang dapat dikenakan tuan tanah untuk sewa. Jika sewa terlalu tinggi, maka tidak ada yang akan menyewa unit. Namun, beberapa kota dan kabupaten memiliki papan kontrol sewa yang menentukan nilai pasar wajar. Papan-papan ini, yang biasanya ada di kota-kota besar, tidak mengizinkan harga sewa naik di atas harga tertentu. Penyewa mungkin dikelompokkan ke dalam kisaran harga tertentu, atau dewan dapat membatasi tarif berdasarkan inflasi dan faktor lainnya.