Undang-Undang Anggaran adalah sejumlah tindakan legislatif yang ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat yang dirancang untuk menstandardisasi proses di mana pemerintah federal menetapkan anggaran nasional. Kerangka proses ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1921 dan kemudian dimodifikasi lagi pada tahun 1874. Menurut mandat undang-undang tersebut, banyak kantor yang berbeda dilibatkan dalam proses tersebut, termasuk Presiden, Komite Anggaran DPR dan Senat, dan Kantor Anggaran Kongres.
Setiap tahun, Kantor Manajemen dan Anggaran di cabang eksekutif membantu Presiden dalam menetapkan permintaan anggaran yang diusulkan. Permintaan ini mencakup semua kebutuhan keuangan untuk kantor eksekutif federal dan lembaga independen dalam pemerintahan. Menurut Undang-Undang Anggaran dan Akuntansi tahun 1921, ini harus terjadi setiap tahun antara Senin pertama di bulan Januari dan Senin pertama di bulan Februari. Untuk menguraikan kebutuhan proposal, permintaan anggaran mencakup berbagai makalah penelitian dan pernyataan yang merinci kebutuhan tahun anggaran berikutnya.
Proposal ini kemudian dikirim ke cabang legislatif di mana Komite Anggaran DPR dan Senat menerima permintaan dan memodifikasinya sesuai keinginan. Dikenal sebagai resolusi anggaran tahunan, setiap komite harus menyerahkan undang-undang yang dimodifikasi ke lantai kedua majelis pada awal April. Secara konstitusional, proses anggaran dianggap sebagai resolusi bersamaan di mana Presiden tidak harus menandatangani produk jadi. Ini hanya mengikat Kongres ke undang-undang, mengharuskannya untuk menyesuaikan dana yang diperlukan untuk setiap pengeluaran. Setiap rumah melewati versi resolusi anggarannya sendiri, yang kemudian membutuhkan laporan konferensi yang mendamaikan perbedaan.
UU Anggaran dimodifikasi secara berkala untuk mengatasi tantangan dalam menetapkan proses pengeluaran tahunan. Sebuah perombakan besar terjadi dengan Undang-Undang Anggaran Kongres 1974, yang menciptakan Kantor Anggaran Kongres dan memberi Senat kemampuan untuk mempercepat proses anggaran. Perubahan penting lainnya terjadi pada tahun 1990 dengan penetapan undang-undang bayar sesuai penggunaan (PAYGO) yang mengharuskan semua pengeluaran baru dibayar dengan pajak baru atau pemotongan dari program yang ada. Ini membantu menjaga defisit dan utang federal secara keseluruhan turun.
Tidak seperti kebanyakan undang-undang lain di Senat, proses rekonsiliasi anggaran tidak dapat dilakukan secara filibuster. Biasanya, seorang filibuster membutuhkan tiga perlima suara untuk mengakhiri debat di lantai, yang tanpanya proses legislasi pada dasarnya terhenti. Hal ini menyebabkan banyak tagihan yang tidak terkait, yang dikenal sebagai pengendara, yang melekat pada anggaran. Sebagai tanggapan, Undang-Undang Anggaran mengamanatkan Aturan Byrd. Aturan ini memungkinkan Senator untuk menghapus ketentuan yang dianggap asing dan tidak ada hubungannya dengan anggaran.