Tes HIV wajib adalah tes HIV yang diamanatkan oleh undang-undang. Ada sejumlah undang-undang di seluruh dunia yang dirancang untuk memaksa orang melakukan tes HIV, mulai dari undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus ke bayi baru lahir hingga undang-undang diskriminatif yang dirancang untuk mengecualikan orang dengan HIV dari negara tertentu. Praktik tes HIV wajib sangat kontroversial, dan terus menjadi topik perdebatan.
Dalam tes HIV, sampel diambil dari darah atau pipi seseorang, dan diuji untuk menentukan apakah ada antibodi terhadap HIV atau tidak. Dimungkinkan juga untuk mencari RNA virus yang dapat menunjukkan keberadaan virus dalam darah meskipun pasien belum mengembangkan antibodi. Jika tesnya positif, itu menunjukkan bahwa pasien tersebut mengidap HIV dan berisiko terkena Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Di daerah di mana undang-undang mengamanatkan tes HIV, orang harus mengikuti tes HIV untuk mengakses layanan. Pengujian biasanya dilakukan atas permintaan pemerintah, di laboratorium atau fasilitas pemerintah yang telah disetujui oleh pemerintah. Pengujian wajib juga biasanya dipasangkan dengan pelaporan wajib, di mana hasil pengujian harus diungkapkan kepada individu atau organisasi tertentu oleh hukum.
Salah satu keadaan klasik di mana tes HIV wajib digunakan adalah di penjara. Populasi penjara berada pada peningkatan risiko HIV, dan tahanan tes dapat membantu petugas penjara membuat keputusan tentang di mana tahanan harus ditempatkan, dan jenis layanan medis apa yang mungkin mereka butuhkan. Pengetesan juga dilakukan untuk perlindungan sipir dan petugas lapas, sehingga dalam hal seseorang terkena cairan tubuh narapidana, ia dapat mengambil tindakan yang tepat. Di beberapa daerah, rumah sakit dan petugas tanggap darurat juga diperbolehkan untuk mewajibkan tes HIV jika karyawan terpapar cairan tubuh seseorang, yang juga dilakukan untuk alasan keamanan.
Tes HIV wajib diperlukan di beberapa daerah untuk orang yang ingin mendapatkan surat nikah, bersama dengan tes untuk penyakit tertentu lainnya. Beberapa daerah juga mewajibkan ibu hamil untuk melakukan tes HIV, sehingga dapat diambil tindakan untuk mencegah penularan virus ke bayi selama persalinan, dan jika wanita menolak tes HIV, pemerintah dapat mewajibkan anak mereka yang baru lahir untuk dites HIV.
Beberapa jenis tes HIV wajib yang lebih jahat terjadi di wilayah di mana orang yang HIV-positif tidak diizinkan berimigrasi, atau di negara-negara di mana diskriminasi terhadap orang dengan tes HIV adalah legal. Di wilayah ini, majikan mungkin meminta bukti tes HIV sebelum mereka mempekerjakan seseorang, dan mereka dapat memilih untuk mengeluarkan kandidat berdasarkan status penyakit.
Beberapa pendukung kesehatan masyarakat berpendapat bahwa ketika digunakan secara bertanggung jawab, tes wajib dapat menjadi alat kesehatan masyarakat yang sangat kuat yang dapat mengurangi penyebaran HIV di komunitas berisiko. Aktivis khawatir bahwa pengujian tersebut membahayakan kerahasiaan pasien dan kebebasan memilih.