Apa itu Statuta Pembatasan Malpraktek Hukum?

Statuta pembatasan malpraktik hukum adalah undang-undang yang menetapkan jumlah waktu tertentu di mana seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap pengacara karena malpraktik. Pengadilan akan menolak gugatan malpraktik hukum jika waktu berakhir pada undang-undang, tetapi batas waktu ini akan bervariasi di setiap yurisdiksi. Meskipun undang-undang pembatasan menetapkan waktu untuk mengajukan gugatan, mungkin sulit untuk menentukan kapan jam undang-undang tersebut dimulai. Biasanya, waktu akan dimulai ketika klien mengetahui malpraktik atau ketika dia seharusnya mengetahuinya.

Yurisdiksi biasanya masing-masing memiliki undang-undang pembatasan malpraktik hukum yang unik. Beberapa yurisdiksi dapat menetapkan periode satu tahun, sementara yang lain memiliki periode empat tahun untuk mengajukan kasus. Pengadilan di setiap yurisdiksi juga akan menafsirkan dan menerapkan bahasa undang-undangnya secara berbeda. Tidak ada jawaban yang pasti atau mudah untuk menentukan kapan batas waktu penghitungan mundur dimulai, yang mengharuskan seseorang yang mencurigai malpraktik hukum untuk berunding dengan pengacara malpraktik hukum yang berpengalaman untuk menilai kasusnya dengan benar.

Selain undang-undang pembatasan khusus yurisdiksi, faktor lain yang akan memengaruhi saat jam dimulai adalah berdentang. Tolling memungkinkan pengadilan untuk menghentikan hitungan mundur pada undang-undang pembatasan dalam keadaan tertentu. Hal ini akan mempengaruhi berapa lama seseorang harus mengajukan gugatan malpraktik hukum. Misalnya, jika seorang pengacara menyembunyikan fakta-fakta tertentu dari klien yang mencegah klien mengetahui malpraktik, maka pengadilan akan membebani undang-undang. Situasi lain, seperti pengacara berada di luar negara, juga akan berapa lama korban harus mengajukan gugatan.

Setiap kasus akan memiliki keadaan yang unik, yang membuat sulit untuk menentukan kapan undang-undang pembatasan malpraktik hukum dimulai. Hal ini membuat penting bagi orang-orang yang berpikir bahwa mereka telah mengalami malpraktik untuk berkonsultasi dengan pengacara malpraktik hukum yang berpengalaman. Pengacara ini juga akan membantu untuk menentukan apakah klien memiliki kasus yang sah, karena malpraktik hukum tidak serta merta muncul dari pengacara yang kalah dalam suatu kasus. Dia harus menganalisis berbagai faktor untuk menghitung dengan benar apakah undang-undang pembatasan akan mencegah kasus dari melanjutkan. Seorang pengacara yang berpengalaman dengan malpraktik hukum akan tahu bagaimana melindungi kasus klien dan dapat segera memulai tindakan hukum untuk mencegah berakhirnya undang-undang pembatasan.