Sistem pengadilan terpadu menggabungkan pengadilan yang dijalankan secara terpisah ke dalam satu sistem pengadilan yang dikelola secara terpusat. Penyatuan pengadilan biasanya dirancang untuk mengatasi masalah dengan menjamurnya pengadilan di tingkat lokal yang dibentuk oleh anggota masyarakat untuk menangani pelanggaran hukum lokal, bukan hukum nasional. Dengan menempatkan semua pengadilan di bawah satu payung, sistem pengadilan mencapai tingkat efisiensi dan konsistensi peradilan yang tidak mungkin dilakukan di bawah administrasi yang terfragmentasi.
Secara historis, negara-negara dengan peradilan berdasarkan hukum umum Inggris telah membentuk sistem pengadilan untuk menangani kasus-kasus di bawah hukum nasional. Yurisdiksi lokal dibiarkan membangun sistem mereka sendiri dalam menangani masalah yang berada di bawah hukum komunitas lokal. Hal ini menyebabkan pembentukan pengadilan khusus dengan kekuasaan terbatas, sering dibedakan oleh lingkup pengaruh atau materi pelajaran. Jenis pengadilan ini disebut pengadilan kota, pengadilan magistrate, pengadilan kota, pengadilan anak, pengadilan hubungan domestik, hakim perdamaian, atau dengan nama lain yang mencerminkan sifat lokal dari proses tersebut.
Pengadilan lokal sering kali dibentuk secara independen satu sama lain, tergantung pada kebutuhan dan kepentingan. Yurisdiksi sering tumpang tindih, dan standar hukum akan berbeda dari pengadilan ke pengadilan. Beberapa pengadilan akan menunjuk hakim tanpa pelatihan hukum formal atau aturan tentang serangkaian fakta secara tidak konsisten karena tidak ada cara untuk melacak keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan lain.
Pada awal abad ke-20, gagasan sistem pengadilan terpadu menjadi isu populer di bawah reformasi pengadilan, khususnya di AS. Para sarjana Hukum menyerukan diakhirinya fragmentasi sistem pengadilan dan mengusulkan administrasi dan manajemen terpusat. Yurisdiksi lokal dan nasional mulai membahas masalah ini melalui pemungutan suara dan legislatif. Di AS, misalnya, negara bagian mulai mempertimbangkan undang-undang yang akan menghapus sistem lama dan mengkonsolidasikan pengadilan pengadilan menjadi satu pengadilan atau pengadilan untuk pelanggaran berat dan pengadilan lainnya untuk pelanggaran kecil.
Gerakan unifikasi pengadilan telah menyebar ke banyak negara, dan tetap menjadi isu yang diperdebatkan dengan hangat. Pengadilan lokal seringkali tidak ingin melepaskan kekuasaan mereka, dan politisi lokal biasanya tidak antusias kehilangan kemampuan untuk menggunakan penunjukan ke pengadilan lokal sebagai bantuan politik. Banyak negara bagian di AS telah menerapkan sistem pengadilan terpadu, dan negara-negara seperti Kanada terus bergerak ke arah itu. Negara-negara lain, seperti Inggris, telah menolak seruan untuk sistem pengadilan terpadu yang akan mengkonsolidasikan sistem pengadilan Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales.