Pusat kebijakan publik adalah lembaga akademik yang menganalisis kegiatan legislatif dan lembaga pemerintah. Staf di pusat kebijakan publik terdiri dari peneliti, magang, dan staf komunikasi. Cakupan penelitian sebuah pusat dapat berkisar dari masalah legislatif lokal hingga interaksi antara organisasi nasional dan internasional. Rekan kebijakan publik melihat pengaruh tindakan legislatif, pemilu, dan aktor non-pemerintah pada urusan publik. Sumber pendanaan untuk pusat kebijakan publik dapat berupa sistem universitas negeri, korporasi, atau donor swasta.
Penelitian yang dilakukan oleh pusat kebijakan publik berawal dari sekelompok peneliti. Orang-orang ini biasanya adalah profesor dan peneliti akademis yang berspesialisasi dalam bidang kebijakan publik yang sempit. Pusat kebijakan tipikal juga membawa magang sarjana dan pascasarjana untuk membantu rekan-rekan dengan penelitian mereka. Lembaga kebijakan publik mungkin mengundang rekan dan dosen tamu untuk membantu inisiatif baru. Makalah penelitian, memo, dan buklet yang dibuat oleh lembaga kebijakan publik dihasilkan oleh tim komunikasi internal.
Lembaga kebijakan publik memusatkan perhatian mereka pada isu-isu lokal, nasional, atau internasional berdasarkan pernyataan misi mereka. Sebuah lembaga dalam perguruan tinggi lokal mungkin fokus sepenuhnya pada legislatif negara bagian dan isu-isu politik lokal. Pusat kebijakan yang berfokus pada legislatif nasional, masalah konstitusional, dan pemilihan umum sering ditempatkan di universitas negeri. Kajian kebijakan publik dalam skala global dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yang terletak di ibu kota besar dunia.
Pendekatan yang berbeda untuk penelitian kebijakan publik ini menunjukkan hubungan kompleks yang dijelaskan oleh rekan kebijakan. Salah satu bidang penelitian adalah efek jangka panjang dari kebijakan publik yang dibuat di masa lalu. Penelitian ini juga dapat berkembang menjadi perbandingan antara kebijakan masa lalu dan masa kini. Seorang peneliti mungkin menghabiskan waktu untuk melihat bagaimana bahasa yang digunakan dalam pemilu memengaruhi adopsi kebijakan baru. Pusat kebijakan publik dengan tim peneliti besar dapat menugaskan masing-masing rekan ke bidang kebijakan tertentu, seperti masalah lingkungan atau reformasi pemilu.
Pendanaan untuk pusat kebijakan publik dapat berasal dari organisasi publik atau swasta yang tertarik untuk menghasilkan penelitian yang unik. Perguruan tinggi negeri menggunakan dana publik untuk menghasilkan penelitian yang objektif melalui pusat kebijakan mereka. Pusat kebijakan publik yang berfokus pada efek kebijakan pada industri tertentu mungkin didanai oleh sekelompok bisnis. Sebuah perusahaan individu dapat mendanai penelitian kebijakan publik yang mendukung pengembangan produk dan upaya pemasarannya. Lembaga kebijakan juga dapat beroperasi sebagai organisasi nirlaba yang meminta sumbangan dari individu dan perusahaan.