Proses hukum prosedural mengacu pada sistem atau metode yang digunakan pemerintah untuk menentukan apakah pemerintah harus mengambil tindakan yang akan menghilangkan nyawa, kebebasan, atau properti seseorang. Hak-hak ini diberikan kepada orang-orang di Amerika Serikat, dan termasuk hak untuk diberitahu, hak untuk didengarkan di hadapan pembuat keputusan yang tidak memihak, dan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Hak-hak prosedural ini membantu melindungi seseorang dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Proses hukum prosedural akan bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan kepentingan yang dipertaruhkan. Misalnya, pemerintah kemungkinan akan memberikan perlindungan prosedural yang lebih besar kepada seseorang yang kebebasannya dipertaruhkan daripada seseorang yang mungkin kehilangan SIM-nya.
Di AS, pemerintah mempertimbangkan kepentingan individu, perlindungan prosedural yang dirancang untuk melindungi kepentingan itu, dan biaya yang ditanggung pemerintah. Inilah sebabnya mengapa proses yang digunakan pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu terhadap orang akan bervariasi. Misalnya, seseorang yang mendapat tunjangan disabilitas dari pemerintah dapat kehilangan tunjangan tersebut tanpa pemerintah memberikan dia pemeriksaan sebelum pemutusan hubungan kerja. Orang tersebut dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut dan membuat keputusan tersebut dibatalkan, tetapi pemerintah tidak berkewajiban untuk memberikan pemeriksaan sebelum mengakhiri tunjangan cacat karena pengadilan AS telah menentukan bahwa tunjangan cacat tidak didasarkan pada kebutuhan. Sebaliknya, seseorang yang menerima tunjangan kesejahteraan berhak atas pemeriksaan sebelum penghentian tunjangan karena tunjangan kesejahteraan didasarkan pada kebutuhan.
Di AS, proses hukum prosedural muncul dari Amandemen Kelima dan Amandemen Keempat Belas Konstitusi AS. Amandemen Kelima melindungi orang dari tindakan pemerintah federal. Amandemen ke-14 berlaku untuk tindakan pemerintah negara bagian terhadap seseorang. Setiap negara bagian juga akan memiliki konstitusi negara bagiannya sendiri yang akan memberikan perlindungan proses hukum yang prosedural kepada orang-orang. Proses hukum yang diberikan oleh konstitusi negara bagian dapat memberikan perlindungan yang lebih besar kepada seseorang daripada Konstitusi AS, tergantung pada bagaimana pengadilan negara bagian menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut.
Proses hukum prosedural berbeda dengan proses hukum substantif. Proses hukum prosedural menyangkut bagaimana pemerintah mencoba menegakkan hukumnya. Proses hukum yang substantif menyangkut hukum itu sendiri. Ini berarti bahwa pengadilan akan memeriksa undang-undang tertentu yang dibuat oleh badan legislatif dan memutuskan apakah undang-undang tersebut melanggar Konstitusi. Dengan pertanyaan proses prosedural, pengadilan melihat mekanisme atau metode yang digunakan pemerintah untuk menegakkan hukum pada orang tertentu.