Perampasan properti adalah tindakan hukuman yang melibatkan penyitaan properti. Ada banyak keadaan di mana properti dapat dirampas. Pemerintah dapat menyita properti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya, dan properti juga dapat disita ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Terdapat mekanisme untuk menentukan bagaimana dan mengapa perampasan properti dapat terjadi, demi melindungi hak milik.
Salah satu bentuk perampasan properti yang paling umum adalah penyitaan properti dari penjahat yang dihukum. Perampasan properti adalah taktik umum dalam menegakkan hukum narkoba dan anti-terorisme. Pemerintah dapat menyita properti yang terkait dengan kejahatan untuk menghukum terpidana kriminal dan mencegah properti tersebut digunakan untuk kejahatan tambahan. Pemerintah menggunakan properti atau menjualnya dan menggunakan dana tersebut untuk membayar petugas penegak hukum, pelatihan, dan peralatan.
Perampasan properti dalam pengertian ini juga digunakan sebagai pencegah. Masyarakat diingatkan bahwa jika mereka terlibat dalam aktivitas ilegal, properti yang terkait dengan aktivitas itu, termasuk mobil dan rumah, dapat disita oleh pemerintah. Beberapa petugas polisi bahkan mengendarai kendaraan rongsokan yang dihias dengan tanda yang menunjukkan asal-usulnya untuk mengingatkan masyarakat akan konsekuensi melakukan kejahatan.
Pemerintah juga dapat terlibat dalam perampasan properti sipil. Dalam beberapa kasus, properti jelas digunakan secara ilegal, tetapi pemilik properti tidak dihukum. Hal ini sering terjadi pada para pemain besar di dunia kriminal yang piawai menjauhkan diri dari aktivitas kriminal. Dalam kasus ini, pemerintah menggugat properti itu sendiri, menyita properti jika pemerintah dapat membuktikan di pengadilan bahwa properti tersebut digunakan untuk tujuan ilegal.
Dalam hukum kontrak, perampasan properti dapat ditulis ke dalam kontrak sebagai konsekuensi dari pelanggaran kontrak. Hipotek adalah contoh kontrak dengan klausul perampasan yang tertulis di dalamnya. Demikian pula, orang yang menyewakan peralatan dan bangunan dapat dihukum dengan perampasan jika mereka gagal memenuhi persyaratan kontrak. Ini menyediakan mekanisme bagi pihak lain untuk memulihkan properti dan mendapatkan kompensasi atas pelanggaran kontrak.
Biasanya, sebelum properti dapat disita, pemberitahuan harus diberikan yang menjelaskan mengapa properti dijadwalkan untuk disita dan kapan penyitaan akan terjadi. Hal ini memungkinkan pemilik properti kesempatan untuk kontes penyitaan. Dalam kasus di mana orang diadili dan dihukum karena kejahatan, perampasan properti dapat menjadi bagian dari hukuman. Penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menyita properti tanpa peringatan jika ada kekhawatiran yang sah bahwa properti tersebut dapat disembunyikan atau dipindahkan sebelum dapat disita.