Pengembalian Pajak PPN adalah penggantian Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan atas pembelian tertentu. PPN dibebankan di banyak negara di seluruh dunia. Wisatawan bukan penduduk dan perusahaan yang berlokasi di luar negara tersebut seringkali memenuhi syarat untuk pengembalian pajak PPN untuk barang dan jasa yang dibeli untuk tujuan ekspor atau bisnis. Ada batasan dan persyaratan tertentu yang harus diikuti agar memenuhi syarat untuk pengembalian pajak PPN.
Negara yang berbeda memiliki nama yang berbeda untuk PPN. Misalnya, di Australia dan Kanada, pajak pertambahan nilai biasanya disebut Pajak Barang dan Jasa, atau GST. Di Jepang, umumnya disebut sebagai Taxo Konsumsi Jepang atau JCT.
Apa pun nama tepatnya, PPN pada dasarnya berfungsi seperti pajak penjualan. Ini biasanya menambahkan persentase pajak yang ditetapkan ke biaya barang untuk memperhitungkan “nilai tambah” dari produksi hingga pengiriman ke konsumen. Pajak biasanya berkisar antara 5 persen hingga 25 persen, tergantung pada negara dan terkadang jenis barang yang dibeli.
Agar memenuhi syarat untuk pengembalian pajak PPN, konsumen bukan penduduk biasanya harus membeli barang untuk ekspor (seperti suvenir) dari toko yang berpartisipasi dalam skema pajak PPN. Dalam banyak kasus, pembelian harus memenuhi jumlah minimum di satu toko. Untuk menerima pengembalian dana, konsumen biasanya harus menyimpan tanda terima dan mengisi formulir khusus, yang sering diberikan di toko yang berpartisipasi. Kemudian dia biasanya harus mendapatkan stempel dokumen ini oleh petugas bea cukai sebelum meninggalkan negara tempat pembayaran PPN. Dokumen yang dicap biasanya kemudian harus dikirimkan atau dibawa ke loket pengembalian dana agar konsumen menerima pengembalian pajak PPN-nya.
Agar bisnis non-penduduk memenuhi syarat untuk pengembalian pajak PPN, barang dan jasa yang dibeli umumnya harus benar-benar terkait dengan urusan bisnis. Dalam beberapa kasus, pendaftaran PPN sebelumnya mungkin diperlukan agar barang atau jasa yang dibeli memenuhi syarat. Banyak perusahaan besar dan perusahaan yang melakukan banyak bisnis internasional bekerja dengan perusahaan pengembalian PPN yang umumnya menangani dokumen dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan pengembalian pajak PPN.
Beberapa mungkin bertanya-tanya mengapa bukan penduduk diperbolehkan pengembalian pajak PPN, sementara penduduk diharuskan membayar PPN. Ada beberapa pemikiran bahwa konsumen atau bisnis yang tidak mungkin mendapat manfaat dari pajak tidak harus membayarnya. Namun, yang lebih umum, pengembalian PPN adalah bagian dari serangkaian skema pajak yang dirancang untuk mempromosikan pariwisata dan bisnis internasional. Ketika suatu negara mengizinkan pengembalian PPN, seringkali hal itu membuat barang dan jasa lebih kompetitif dalam ekonomi global.