Pengadilan laksamana bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus perdata dan pidana yang berasal dari laut lepas. Jenis pengadilan ini memperoleh otoritasnya dari berbagai sumber hukum, termasuk konstitusi nasional dan perjanjian internasional. Tanggung jawab utama pengadilan laksamana adalah menentukan legitimasi negara asal kapal. Penuntutan hukum admiralty dapat dilakukan oleh pengadilan admiralty atau pengadilan federal yang diberikan otoritas admiralty. Pengadilan Admiralty menangani kasus yang berhubungan dengan kompensasi pelaut, kerusakan pengiriman, dan kehilangan harta benda di laut.
Asal-usul pengadilan laksamana meluas kembali ke masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Inggris mendirikan pengadilan laksamana formal pertama pada abad ke-15 sebagai tanggapan atas kehadiran maritim yang berkembang di negara itu. Sumber otoritas awal untuk hukum admiralty adalah seperangkat tradisi dan kebiasaan yang berasal dari penjelajahan Fenisia. Nilai-nilai ini ditetapkan menjadi undang-undang mulai abad ke-18 oleh dokumen-dokumen seperti Konstitusi Amerika Serikat. Negara-negara yang peduli dengan hukum maritim juga telah membuat perjanjian seperti Konvensi Hukum Laut 1982 untuk membantu pengadilan laksamana.
Setiap pemerintah daerah dan nasional dengan garis pantai memiliki kewenangan pengadilan untuk mengadili kasus-kasus laksamana. Inggris telah memimpin dalam hal mendedikasikan sumber daya yang cukup besar untuk pengadilan yang berfokus pada hukum admiralty. Pengadilan laksamana ini hanya mengadili kasus-kasus di dalam yurisdiksi mereka yang berhubungan dengan masalah maritim. Amerika Serikat dan negara-negara lain telah menugaskan tugas pengadilan laksamana ke sistem pengadilan nasional untuk menghindari yurisdiksi yang tumpang tindih.
Langkah pertama pengadilan laksamana dalam mengadili suatu kasus adalah menentukan negara asal kapal. Setiap kapal yang beroperasi di laut lepas harus terdaftar di negara asal. Registri ini berarti bahwa kapal harus mengibarkan bendera negara dari geladak dan mengikuti hukum maritim nasional negara tersebut. Pengadilan laksamana pertama-tama harus menentukan apakah sebuah kapal memiliki pendaftaran yang sah di dalam yurisdiksinya sebelum memulai persidangan.
Pengadilan angkatan laut menilai keabsahan keluhan oleh kapten kapal, awak kapal dan operator. Misalnya, hakim laksamana harus menentukan apakah gugatan pelaut terhadap kapten karena gagal memberikan perawatan darurat setelah cedera sah secara hukum. Jenis kasus lain yang ditangani oleh pengadilan admiralty adalah penilaian ganti rugi selama kecelakaan. Pengadilan dapat menilai kerugian finansial terhadap pemilik dan operator kapal yang bersalah karena merusak kapal lain. Pengadilan laksamana juga dapat memaksa pemilik atau operator kapal untuk memberikan hadiah kepada individu yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan barang yang hilang.