Pemerintah koalisi adalah pemerintahan di mana beberapa partai politik harus bekerja sama untuk menjalankan suatu negara atau wilayah. Jenis pemerintahan ini sering dianggap agak lemah karena tidak ada partai mayoritas. Dalam kasus seperti itu, satu-satunya cara agar kebijakan disetujui adalah dengan membuat konsesi oleh masing-masing pihak.
Jenis pemerintahan ini, yang mungkin juga dikenal sebagai kabinet koalisi, dapat menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang paling menghibur — dan mudah berubah —. Seringkali, mungkin sulit untuk mengetahui bagaimana suatu masalah akan berkembang, tidak seperti di beberapa negara di mana terdapat dua partai politik besar. Dalam kasus seperti itu, jarang terjadi ketika partai mayoritas tidak mendapatkan apa yang diinginkannya.
Negara-negara terkenal yang telah dijalankan oleh pemerintah koalisi antara lain Jerman, Italia, India, Irlandia dan Israel. Setelah parlemen duduk di negara-negara ini, pekerjaan yang sulit untuk menjembatani kesenjangan dimulai. Dalam beberapa kasus, kesenjangan ini dijembatani lebih mudah daripada yang lain, karena beberapa pihak mungkin sepakat dalam beberapa masalah. Dalam kasus lain, di mana ada sedikit kesepakatan, membangun koalisi membutuhkan waktu.
Beberapa orang percaya bahwa pemerintahan koalisi tidak efisien. Dalam beberapa kasus, ini juga dapat meningkatkan risiko kesepakatan curang dan meningkatkan korupsi, karena lebih banyak politisi yang bersedia membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sesuatu. Pemerintah koalisi juga dapat memiliki anggota yang sangat argumentatif, bahkan lebih daripada bentuk pemerintahan lainnya, hanya karena begitu banyak yang dipertaruhkan.
Terlepas dari kekhawatiran ini, beberapa orang percaya bahwa pemerintah koalisi memiliki peluang terbaik untuk mempromosikan masalah nyata dan memecahkan masalah sehari-hari. Sebab, pemerintahan koalisi dipandang oleh rakyat sebagai representasi paling akurat dari kehendak rakyat. Selain itu, para pendukung percaya bahwa pemerintahan koalisi dapat mengarah pada persatuan yang lebih besar karena anggota dari berbagai latar belakang dan ideologi harus bersatu dan sepakat untuk membuat kebijakan demi kepentingan terbaik semua pihak.
Selain koalisi yang sudah berlangsung lama, pemerintahan koalisi juga dapat dibentuk pada saat transisi atau krisis nasional. Di Irak, misalnya, pemerintah koalisi dibentuk pada 2004 dalam upaya menyatukan negara itu setelah jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein. Dalam contoh ini, berbagai pemimpin dari sekte dan wilayah agama yang berbeda dipertemukan dalam upaya untuk membuat kebijakan yang akan dianggap bermanfaat bagi rakyat Irak secara keseluruhan, bukan hanya satu kelompok tertentu.