Pajak properti, juga dikenal sebagai warisan atau pajak kematian, adalah pajak yang dikenakan pada harta milik individu yang telah meninggal. Mereka adalah salah satu bentuk perpajakan individu tertua di dunia barat, dengan catatan yang menunjukkan penggunaan sejak zaman Aristoteles. Di era modern, baik Inggris maupun AS mulai memberlakukan pajak tanah sejak pertengahan abad ke-18.
Secara historis, pajak tanah telah menjadi isu politik yang kontroversial. Di Amerika Serikat, mereka awalnya dipaksakan untuk membantu mendanai perang kemerdekaan —- dan kemudian dengan cepat dicabut. Mereka kemudian dipulihkan dan dicabut tidak kurang dari tiga kesempatan terpisah. Mereka terakhir kali diperkenalkan oleh pemerintahan Roosevelt selama Depresi Hebat, dan pada tahun 2001 Kongres AS memulai proses pencabutan yang akan memakan waktu hingga 2010 untuk diselesaikan. Pada saat itu, pajak tanah akan secara otomatis dipulihkan pada tahun berikutnya kecuali Kongres mengesahkan undang-undang yang membuat pencabutan itu permanen.
Penggunaan pajak real sangat bervariasi dari satu negara ke negara. Pada puncaknya selama Depresi Hebat, pajak tanah di Amerika Serikat mencapai 70%. Pada tahun 2005, perkebunan senilai kurang dari $1.5 juta dibebaskan dari pajak federal estate. Kanada menghapus pajak properti pada 1980-an dan mulai memperlakukan pengeluaran sebagai pendapatan biasa. Bahkan di Uni Eropa, yang menjalankan harmonisasi kebijakan pajak, perbedaan besar tetap ada. Swedia, misalnya, tidak memiliki pajak properti sama sekali, sementara Inggris memiliki tarif 40% untuk semua perkebunan di atas nilai nominal.
Yurisdiksi yang mengenakan pajak properti umumnya mengizinkan pengecualian untuk warisan amal dan warisan pasangan. Keluarga juga dapat membangun perwalian sebagai cara untuk meminimalkan dampak pajak tanah. Untuk mencegah individu menghindari pajak real dengan hanya memberikan properti selama hidup mereka, pajak hadiah sering dikenakan.
Kontroversi atas pajak properti umumnya berpusat pada penggunaannya sebagai alat kebijakan sosial. Tidak seperti bentuk perpajakan yang lebih langsung, pajak tanah dapat berdampak pada beberapa generasi keluarga. Dengan mempersulit keluarga besar untuk mengumpulkan kekayaan jangka panjang, ahli teori politik tertentu berpendapat bahwa pajak tanah adalah bentuk pajak yang optimal untuk melestarikan kelas menengah yang luas, yang pada gilirannya diperlukan untuk demokrasi partisipatif yang kuat. Yang lain berpendapat bahwa kekayaan keluarga naik dan turun dengan sendirinya, dan bahwa pajak tanah hanyalah bentuk redistribusi kekayaan yang ganas. Dalam masyarakat di mana pajak properti sangat tinggi, para kritikus sering menyebut bisnis keluarga kecil sebagai yang paling terpukul. Untuk membayar pajak tanah, anggota keluarga yang masih hidup mungkin terpaksa menjual bisnis atau pertanian mereka ke perusahaan yang lebih besar.