Hak gadai kontraktor adalah hak undang-undang yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk mengajukan hak gadai terhadap sebidang properti untuk melindungi hak kontraktor untuk menerima pembayaran atas layanan atau bahan yang disediakan. Ketika seorang kontraktor mengajukan hak gadai, itu menciptakan kepentingan keamanan terhadap properti tersebut. Kepentingan jaminan mencegah pemilik properti dari menjual properti kecuali utang kepada kontraktor dipenuhi. Jika pemilik properti gagal untuk membayar utang, kontraktor dapat memulai proses penyitaan properti untuk mendapatkan pembayaran untuk layanan atau bahan yang disediakan.
Hukum untuk memaksakan hak gadai kontraktor bervariasi menurut yurisdiksi. Sebuah undang-undang biasanya akan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengajukan hak gadai dan apa prosedur penyitaannya. Undang-undang umumnya akan mendefinisikan kontraktor sebagai setiap orang, termasuk badan usaha, yang menyediakan jasa atau bahan dalam pembangunan sebuah bangunan. Ini termasuk arsitek, kontraktor umum, sub-kontraktor dan pembangun atau orang lain yang terlibat dalam konstruksi bangunan atau peningkatan properti. Keputusan pengadilan selanjutnya akan menentukan atau mengklarifikasi siapa yang boleh atau tidak boleh mengajukan hak gadai kontraktor berdasarkan undang-undang.
Beberapa yurisdiksi mengharuskan orang yang mengajukan hak gadai kontraktor menjadi kontraktor berlisensi agar hak gadai itu sah. Jika kontraktor melakukan pekerjaan dan tidak memiliki izin yang sah dari yurisdiksi untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka pengadilan akan menganggap hak gadai kontraktor tidak sah. Kontraktor yang beroperasi tanpa izin juga dapat dikenakan denda atau hukuman pidana lainnya.
Sebelum mengajukan hak gadai kontraktor, banyak yurisdiksi mengharuskan kontraktor memberikan pemberitahuan kepada pemilik properti. Persyaratan ini adalah pemberitahuan niat untuk mengajukan hak gadai. Statuta biasanya akan menentukan informasi apa yang harus diberikan kontraktor dalam pemberitahuan tersebut. Undang-undang juga akan mewajibkan kontraktor untuk memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu bagi kontraktor untuk mendapatkan kembali nilai penuh dari hak gadai. Jika kontraktor gagal memberikan pemberitahuan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang yurisdiksi, maka hak gadai kontraktor mungkin tidak dapat dilaksanakan.
Orang atau bisnis harus mengajukan hak gadai kontraktor dengan county di mana properti itu berada. Petugas county akan mengambil hak gadai, mencapnya dengan tanggal dan waktu, dan mencatat hak gadai dengan catatan county. Jika hak gadai kontraktor diajukan sesuai dengan undang-undang yurisdiksi, pemilik properti kemudian harus mengambil tindakan yang tepat untuk membatalkan hak gadai dengan melakukan pembayaran atau mengajukan tantangan yang sesuai di pengadilan untuk menghapus hak gadai.