Filsafat politik mengandung dua disiplin ilmu yang luas: politik dan filsafat. Sementara politik mungkin secara umum dipahami sebagai proses pengambilan keputusan formal, filsafat terdiri dari pengetahuan dan nilai-nilai yang menginformasikan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Topik umum yang menarik dalam filsafat politik termasuk fungsi pemerintah, pengembangan kode hukum untuk keadilan, dan masalah hak asasi manusia seperti kebebasan. Filsafat politik Barat adalah pendekatan khusus untuk masalah-masalah ini yang sebagian besar dibentuk oleh para filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Pengaruh sejarah seperti kekaisaran Romawi, periode Renaissance, dan berbagai revolusi budaya dan regional juga membantu memperkuat banyak prinsip politik filosofis Barat, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Tidak ada definisi yang tepat untuk istilah Barat, tetapi banyak orang memandang Eropa Barat dan wilayah yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya ini sebagai Barat. Dengan demikian, filsafat politik Barat mencakup wilayah mulai dari Prancis hingga Amerika Serikat. Banyak dari karakteristik filsafat politik ini berasal dari Yunani kuno, di mana para filsuf mempelajari elemen persuasi yang rasional, emosional, dan etis.
Sepanjang sejarah, banyak bentuk pemerintahan telah muncul, dan pemerintahan ini biasanya menganjurkan pemerintahan yang didikte oleh hak ilahi spiritual atau kepemimpinan yang berfokus pada pemeliharaan kesatuan sosial. Beberapa daerah memiliki tradisi panjang dengan pemerintahan pemerintahan yang terbatas, seperti kediktatoran penguasa satu orang dan monarki. Filsafat politik Barat, di sisi lain, menganjurkan sistem yang lebih demokratis, di mana warga suatu wilayah biasanya memilih individu untuk mewakili kepentingan mereka. Idealnya, dalam sistem Barat, beberapa individu yang beragam akan bersaing dalam pemilihan yang adil dan merata. Sebagai fitur lain dari demokrasi, individu atau kelompok yang menerima mayoritas dukungan kewarganegaraan kemudian akan mengambil peran kepemimpinan.
Penekanan pada keadilan dan kesetaraan menyoroti aspek kunci lain dari filosofi politik Barat: advokasi untuk hak asasi manusia. Filsafat Barat biasanya mengklaim menjunjung tinggi kebebasan dan kebebasan, sehingga kebijakan sering dirancang dengan mempertimbangkan hal ini. Pandangan filosofis semacam itu dapat meningkatkan dukungan untuk langkah-langkah mulai dari pengesahan undang-undang kesetaraan hingga dukungan revolusi regional. Sementara pemerintah Barat sering beroperasi dengan mentalitas mayoritas, mereka juga berusaha untuk menyeimbangkan perlindungan untuk pendapat dan keyakinan minoritas.
Praktisi filsafat politik Barat juga harus mempertimbangkan keyakinan pada hak asasi manusia tertentu seperti kebebasan dengan kebutuhan untuk menerapkan pembatasan pada perilaku kewarganegaraan. Berbagai sistem hukum di seluruh dunia mengatasi masalah ini. Dalam Rule of Law yang berorientasi Barat, pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan standar hukum yang ditetapkan yang didukung oleh rakyatnya. Pelanggar undang-undang ini berhak atas beberapa proses hukum seperti proses peradilan. Dengan demikian, menetapkan kode etik yang seragam tetapi dapat disesuaikan dan menyediakan sistem peradilan yang adil bagi calon pelanggar sangat penting dalam filosofi politik ini.
Filsafat politik dapat menginformasikan institusi lain seperti ekonomi juga. Misalnya, filsafat politik Barat sering melengkapi kapitalisme. Beberapa fitur utama kapitalisme termasuk kepemilikan pribadi atas barang, pasar produk yang kompetitif, dan keuntungan yang diperoleh dari sistem tenaga kerja yang digerakkan oleh karyawan dan rantai penawaran dan permintaan. Selain itu, perdagangan bebas antar wilayah merupakan fitur yang menonjol di banyak sistem ekonomi Barat.