Budaya politik adalah konsep di mana suatu bangsa atau sekelompok orang mempertahankan filosofi dan sudut pandang politik yang sama. Hal ini secara langsung dapat berdampak pada cara suatu negara bertindak terhadap negara lain baik dalam hubungan luar negeri maupun perbandingan umum masyarakat. Warga negara umumnya menyetujui atau tidak menyetujui sistem pemerintahan mereka dan mungkin memaksakannya pada orang lain. Dalam kasus kontrol totaliter, itu bisa mengarah pada penyerahan atau pemberontakan. Di dalam bangsa itu sendiri, budaya politik dapat mengarah pada sistem kepartaian dan seringkali secara langsung berkaitan dengan posisi individu dalam kehidupan.
Segi-segi yang mempengaruhi budaya politik di tingkat nasional umumnya diciptakan oleh konsep bersama yang dimiliki masyarakat. Paradigma ini adalah posisi di mana masyarakat mengambil isu-isu seperti moral, ekonomi dan kekuasaan pemerintah. Karena struktur hukum dan sosial masyarakat, budaya politik secara keseluruhan menentukan bagaimana struktur kekuasaan didirikan dan tradisi mana yang diadopsi untuk menentukan struktur itu.
Ada prinsip-prinsip umum yang perlu ditentukan masyarakat untuk menemukan budaya politiknya. Standar budaya umumnya ditentukan oleh pandangan agama negara dan apakah itu berfokus pada individu atau lebih berorientasi keluarga. Komponen utama lainnya adalah pertanyaan apakah masyarakat mempraktikkan kesetaraan penuh atau berbasis kelas dengan anggota tertentu mendapatkan lebih banyak hak daripada yang lain. Berbagai faktor mengenai tradisi, ras dan jenis kelamin sangat dipengaruhi dalam keputusan ini.
Berbagai tingkat di mana bangsa menentukan budaya politiknya berdampak pada bentuk masyarakat apa yang diciptakan. Ketika masyarakat pada dasarnya beroperasi tanpa otoritas pusat, itu disebut sebagai anarkisme, sedangkan di ujung spektrum yang berlawanan adalah konsep komunisme, di mana setiap hak dan tindakan individu ditentukan oleh negara. Jenis lainnya termasuk oligarki di mana kepemimpinan dikendalikan oleh kelompok elit, korporatisme Tory di mana tradisi dan hierarki mengamanatkan masyarakat, dan korporatisme fasis di mana badan otoriter mengamanatkan politik. Liberalisme dibedakan menjadi dua spektrum, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme radikal. Yang pertama percaya pada pemerintah yang terbatas dan kebebasan individu, sedangkan yang kedua percaya ada tujuan sosial bagi pemerintah.
Di tingkat nasional, budaya politik menciptakan partai politik atau filosofi yang membantu menentukan bagaimana orang bertindak dan fungsi pemerintah. Misalnya, di Amerika Serikat, ada dua partai politik utama: Partai Demokrat dan Partai Republik. Demokrat memiliki pandangan yang lebih liberal, sedangkan Partai Republik memiliki pandangan yang lebih konservatif. Contoh lain adalah Inggris Raya, yang terbagi dalam kekuasaan antara Konservatif, Partai Buruh dan Demokrat Liberal. Masing-masing beroperasi dengan budaya politik pada spektrum dari kanan ke kiri mengenai pentingnya fungsi pemerintah dalam masyarakat.