Dalam mosi untuk memaksa, salah satu pihak dalam gugatan meminta pengadilan untuk memasukkan perintah yang memaksa pihak lain dalam kasus tersebut untuk mematuhi permintaan hukum tertentu. Para pihak sering menggunakan mosi ini dalam tuntutan hukum perdata ketika pihak lawan tidak menyampaikan permintaan penemuan pada waktu yang tepat atau ketika penggugat lainnya memberikan jawaban yang tidak lengkap atas pertanyaan yang diajukan dalam interogasi tertulis. Sebuah mosi untuk memaksa dapat berlaku untuk semua jenis permintaan penemuan, termasuk permintaan untuk produksi dokumen dan deposisi.
Biasanya, dalam mosi untuk memaksa, pihak yang bergerak harus menyatakan sifat kasus dan membuat daftar informasi apa yang ditahan oleh pihak lawan atau dokumen apa yang belum mereka buat. Pihak yang bergerak harus membuat daftar alasan pihak lawan memberikan tanggapan penemuan yang tidak memadai dan menjelaskan cara-cara di mana tanggapan tersebut tidak memadai. Di akhir mosi, pihak yang bergerak harus secara resmi meminta pengadilan untuk memasukkan perintah yang memaksa pihak yang tidak patuh untuk berpartisipasi dalam proses penemuan sebagaimana diizinkan berdasarkan aturan yurisdiksi.
Jika pengadilan menyetujui mosi penggugat untuk memaksa dan subjek mosi gagal mematuhi perintah, pihak yang melanggar dapat menghadapi sanksi hukum. Sanksi ini dapat mencakup tuntutan pidana karena penghinaan terhadap pengadilan. Pengadilan pada umumnya tidak akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak patuh jika penggugat yang mengajukan mosi tidak meminta sanksi dalam mosi tersebut.
Di tingkat federal di Amerika Serikat, mosi untuk memaksa diatur oleh Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) berdasarkan Aturan 37. Berdasarkan Aturan 37, mosi untuk memaksa penemuan atau pengungkapan harus menyatakan bahwa pihak yang bergerak telah mengambil tindakan dengan itikad baik untuk mendapatkan dokumen sebelum melibatkan pengadilan. Berdasarkan Aturan 37, pihak-pihak yang mengajukan mosi untuk memaksa juga harus memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak lain dalam kasus yang membuktikan bahwa mereka telah mengajukan mosi tersebut dan menuntut tanggapan penemuan.
Masing-masing negara bagian menetapkan aturan mereka sendiri mengenai mosi untuk memaksa kasus-kasus yang didengar di pengadilan lokal dan negara bagian dan di pengadilan banding negara bagian. Aturan-aturan ini sering berbeda dari FRCP. Misalnya, beberapa undang-undang negara bagian mengizinkan gerakan lisan jika dilakukan selama persidangan atau sidang.