Restitusi korban adalah sejumlah uang atau properti yang diperintahkan pengadilan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban atau korban kejahatan, seringkali sebagai bagian dari hukuman pelaku. Pembayaran dimaksudkan untuk mengganti kerugian korban yang terjadi karena kejahatan. Jika korban harus menerima perawatan medis atau konseling sebagai akibat dari kejahatan, perintah restitusi korban dapat mencakup pelaku yang diperintahkan untuk membayar biaya-biaya tersebut. Pengeluaran-pengeluaran lain yang dapat dimintakan restitusi kepada korban termasuk kompensasi atas upah yang hilang jika korban tidak dapat bekerja karena kejahatan, kehilangan atau kerusakan harta benda akibat kejahatan, dan biaya pemakaman dalam kasus pembunuhan atau pembunuhan tidak disengaja. .
Gagasan restitusi korban seringkali menjadi bagian dari konsep hukum yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berusaha agar pelaku memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dan berusaha agar korban kejahatan diberi kompensasi atas kerusakan itu. Dalam keadilan restoratif, pelaku dapat diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengeluarkan permintaan maaf atau melakukan restitusi. Penerapan restitusi korban dapat ditemukan dalam praktik hukum sejak zaman kuno, dan contoh dapat ditemukan dalam buku-buku tertua dari Alkitab, dalam hukum Romawi, dan dalam praktik penduduk asli Amerika.
Tiga manfaat biasanya dicari dalam pemberian restitusi korban. Yang pertama adalah untuk mengkompensasi, atau setidaknya mengakui, kerugian korban. Kedua dan ketiga ditujukan untuk rehabilitasi dan hukuman bagi pelaku. Tujuannya agar pelaku melihat kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut dan hal ini mengarah pada rehabilitasi.
Banyak pengadilan mempertimbangkan kemampuan pelaku untuk membayar ketika memerintahkan restitusi korban. Beberapa yurisdiksi akan mengakui bentuk restitusi non-moneter, sementara yang lain tidak. Dalam kebanyakan kasus, korban hanya dapat dikompensasikan dengan jumlah kerugian mereka dari kejahatan.
Sementara banyak pengadilan memerintahkan restitusi korban, pengumpulan restitusi itu seringkali sulit. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat membuat pembayaran restitusi sebagai bagian dari syarat percobaan, dan lebih mungkin untuk dibayarkan dalam kasus ini. Dalam kasus lain, korban mungkin menunggu bertahun-tahun untuk menerima pembayaran restitusi yang diperintahkan atau mungkin tidak menerima pembayaran sama sekali. Beberapa yurisdiksi juga dapat mengumpulkan restitusi yang diperintahkan dari pengembalian pajak pelanggar, pemotongan upah, atau cara serupa lainnya.