Kasus pidana dan perdata memiliki banyak perbedaan, dan perbedaan tersebut dapat bervariasi tergantung pada negara yang bersangkutan. Perbedaan paling mendasar antara perkara pidana dan perdata adalah identitas pihak yang bertindak sebagai penggugat. Dalam kasus perdata, penggugat adalah orang biasa atau bisnis, sedangkan pemerintah bertindak sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus pidana. Kasus perdata umumnya melibatkan masalah pribadi antara individu atau bisnis, sedangkan kasus pidana idealnya dimaksudkan untuk membantu seluruh masyarakat dalam beberapa cara. Karena perbedaan mendasar antara kasus yang dibawa oleh pemerintah dan kasus yang dibawa oleh kepentingan pribadi, kasus perdata dan pidana biasanya memiliki aturan yang sama sekali berbeda yang mengaturnya, dan hukumannya juga cenderung sangat berbeda.
Dalam kebanyakan kasus, jauh lebih sulit untuk membuktikan kasus pidana daripada kasus perdata. Kasus pidana akan melibatkan beban pembuktian kesalahan yang sangat tinggi, seperti persyaratan pembuktian “tanpa keraguan” di Amerika Serikat. Kasus perdata mungkin jauh lebih mudah untuk dibuktikan. Misalnya, juri dapat diperintahkan untuk memenangkan penggugat jika mereka hanya berpikir klaimnya “mungkin” benar.
Kasus pidana dan kasus perdata juga cenderung memiliki hukuman yang sangat berbeda ketika ada pemidanaan. Sebagian besar waktu, kasus perdata hanya mengharuskan orang tersebut untuk mengkompensasi penggugat secara finansial dalam beberapa cara. Kasus-kasus kriminal seringkali memerlukan hukuman melalui penahanan di penjara bersama dengan denda dan kemungkinan pembatasan kebebasan, seperti masa percobaan yang dapat berlanjut selama bertahun-tahun setelah keyakinan awal. Bahkan ada beberapa kasus kriminal yang mengakibatkan hukuman lebih berat di negara tertentu, termasuk hukuman mati dan tindakan tidak biasa lainnya.
Secara keseluruhan, ada kecenderungan masyarakat untuk memperlakukan kasus pidana dan perdata jauh berbeda dalam hal pendapat yang berlaku. Kasus perdata sering dianggap sebagai perselisihan pribadi yang tidak terlalu penting bagi kebanyakan orang, sedangkan kasus pidana biasanya diperlakukan dengan sangat penting karena masalah yang terlibat dan upaya untuk melindungi masyarakat. Terlepas dari pandangan ini, ada kalanya kasus perdata dapat melibatkan masalah yang berdampak besar pada masyarakat atau keselamatan publik, seperti tuntutan hukum konsumen terhadap perusahaan yang memproduksi produk yang salah.
Beberapa ahli hukum merasa bahwa perbedaan antara kasus pidana dan perdata seharusnya tidak ada, setidaknya tidak sejauh yang mereka lakukan saat ini. Orang-orang ini sering menyarankan bahwa standar atau pendekatan tertentu harus diadopsi di antara keduanya untuk membuat sistem hukum lebih seragam, lebih adil, dan lebih mudah dipahami orang.