Keadaan ekonomi suatu negara dan iklim politik secara umum cenderung mendorong perubahan dalam undang-undang upah minimum untuk angkatan kerjanya. Sebagian besar negara maju memiliki undang-undang upah minimum yang menjamin pekerja dengan bayaran terendah dengan tarif per jam tertentu. Tujuan umum dari undang-undang upah minimum adalah untuk menetapkan standar hidup dasar bagi penduduk dan untuk memberantas kemiskinan. Jadi, ketika statistik ekonomi tampaknya menunjukkan bahwa standar hidup menurun atau kemiskinan meningkat, penyesuaian upah minimum dianggap sebagai strategi yang tepat untuk menahan tren ekonomi negatif ini.
Di setiap negara, ada pendukung setia dan penentang undang-undang upah minimum. Upah minimum adalah topik hot button standar. Pendukung pro-bisnis mengklaim bahwa tingkat gaji pokok menghambat usaha kecil dan mencegah perekrutan, sementara pendukung pro-tenaga kerja bersikeras pada hak setiap pekerja untuk mendapatkan upah layak. Usulan perubahan undang-undang upah minimum cenderung menjadi isu politik yang membedakan pendekatan terhadap kemiskinan dan hak-hak pekerja di antara berbagai partai politik, namun jarang sekali perbedaan sikap politik tersebut benar-benar menghasilkan perubahan undang-undang.
Perubahan undang-undang upah minimum jarang terjadi, dan biasanya dianggap sebagai respons terhadap inflasi dan penurunan standar hidup. Inflasi membuat orang lebih mahal untuk membeli produk konsumen biasa. Jika suatu negara mengalami periode kenaikan inflasi, hal itu dapat mendorong perubahan upah minimum sehingga pekerja dengan bayaran terendah dapat terus membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sama, yang pada akhirnya mempertahankan keseimbangan dalam standar hidup secara keseluruhan.
Pemerintah memantau secara ketat status kelas bawah sebagai indikator kekuatan ekonomi. Misalnya, pemerintah menetapkan garis kemiskinan yang menunjukkan seberapa besar penghasilan keluarga tertentu dan masih diklasifikasikan sebagai hidup dalam kemiskinan. Jika batas garis kemiskinan naik karena alasan apa pun, menempatkan lebih banyak penduduk suatu negara di bawah garis, itu menunjukkan penurunan standar hidup. Perubahan dalam undang-undang upah minimum dapat dianggap sebagai solusi potensial.
Undang-undang upah minimum ada di tingkat nasional dan lokal. Misalnya, di AS, pemerintah federal menetapkan upah minimum nasional, tetapi setiap negara bagian dapat menetapkan upah minimumnya pada titik mana pun yang lebih tinggi dari garis dasar federal. Akibatnya, faktor-faktor yang mungkin mendorong perubahan nasional dalam undang-undang upah minimum cenderung berbeda dari faktor-faktor lokal. Perubahan lokal dapat dikaitkan dengan keinginan daerah tertentu untuk dianggap sebagai pro-bisnis atau pro-pekerja. Pengaruh politik dari populasi imigran atau minoritas yang memiliki jumlah pekerja berupah rendah yang lebih tinggi, atau kekuatan serikat pekerja lokal atau pendukung angkatan kerja lainnya juga dapat menjadi faktor.