Bagaimana Saya Memilih Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik Terbaik?

Untuk memilih sekolah pascasarjana kebijakan publik terbaik, siswa harus terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan karir potensial mereka, termasuk di mana mereka ingin bekerja dan jenis masalah kebijakan apa yang ingin mereka tangani. Dua program pascasarjana kebijakan publik yang paling umum memperoleh gelar Master of Public Policy (MPP) atau PhD dalam kebijakan publik. Sekolah pascasarjana yang berbeda mungkin menekankan jalur program yang berbeda.

Ada beberapa organisasi yang dapat membantu siswa yang mencari sekolah pascasarjana kebijakan publik. Contoh lembaga ini adalah Asosiasi Analisis dan Manajemen Kebijakan Publik (APPAM) dan Asosiasi Nasional Sekolah Urusan dan Administrasi Publik (NASPAA). Selain menyediakan informasi yang berguna tentang karier dalam kebijakan publik, situs web organisasi profesional ini biasanya juga menyediakan basis data program gelar kebijakan publik yang terakreditasi.

MPP adalah program profesional yang biasanya berfokus untuk memberikan siswa dasar pendidikan yang luas dalam manajemen dan analisis kebijakan. Gelar ini biasanya dianggap sebagai gelar terminal profesional, sejalan dengan gelar Master of Business Administration (MBA) atau Juris Doctor (JD). Sementara pilihan karir dengan gelar MPP dapat luas dan beragam, kebanyakan siswa yang memperoleh satu mencari untuk bekerja sebagai direktur kebijakan atau analis di pemerintahan, untuk organisasi non-pemerintah, atau di sektor swasta.

Sebuah PhD dalam kebijakan publik mungkin cocok untuk siswa yang ingin lebih fokus pada penelitian mendalam dan analisis kuantitatif dari pada manajemen kebijakan atau analisis. Jalur gelar ini biasanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan daripada MPP. Kebanyakan orang yang memperoleh gelar PhD kebijakan publik bekerja untuk universitas, tetapi banyak lainnya bekerja untuk lembaga kebijakan publik, think tank atau untuk organisasi sektor publik atau swasta yang memerlukan penelitian kebijakan yang intensif.

Selain tujuan karir potensial, seorang siswa harus mempertimbangkan bidang kebijakan apa yang dia minati ketika memilih sekolah pascasarjana kebijakan publik. Program yang berbeda akan sering menawarkan berbagai fokus studi. Misalnya, jika seorang siswa tertarik pada kebijakan lingkungan, ia harus mencari program pascasarjana yang menawarkan konsentrasi yang kuat pada lingkungan.

Pertimbangan lain yang harus dibuat ketika memilih sekolah pascasarjana kebijakan publik adalah pertimbangan yang dapat diterapkan pada sebagian besar pilihan sekolah pascasarjana. Pilihan biaya, lokasi, dan bantuan keuangan biasanya penting untuk dipikirkan saat memilih sekolah mana pun. Selain itu, siswa harus mempertimbangkan pilihan pekerjaan mereka ketika mereka berada di sekolah, dan apakah akan hadir secara penuh waktu atau paruh waktu. Siswa juga harus membandingkan persyaratan penerimaan sekolah untuk memasuki sekolah pascasarjana kebijakan publik mereka dengan nilai ujian dan pengalaman mereka sendiri.