Seorang wakil jaksa agung bertugas di departemen kehakiman atau departemen hukum dari badan pemerintah. Wakil Jaksa Agung menempati urutan kedua setelah Jaksa Agung dalam hal kewenangan departemen. Tugas umum seorang wakil jaksa agung termasuk menawarkan penasihat hukum kepada pejabat pemerintah, mewakili pemerintah dalam tuntutan hukum, dan membantu jaksa agung. Dalam hal Jaksa Agung berhalangan, Wakil Jaksa Agung harus menangani urusan Jaksa Agung.
Pejabat pemerintah berkonsultasi dengan jaksa agung atau wakilnya sebelum membuat keputusan kebijakan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Wakil Jaksa menawarkan pendapat tentang masalah hukum yang berkaitan dengan negara, dan bekerja sama dengan pengacara lain untuk menentukan hambatan yang mungkin dihadapi oleh perubahan kebijakan. Penasihat hukum dapat dimintai hal-hal termasuk penegakan hukum pidana, reformasi pendidikan, hukum zonasi, dan hak-hak warga negara.
Wakil jaksa agung sering mewakili pemerintah dalam kasus-kasus pengadilan. Sebelum persidangan, wakil jaksa agung harus bekerja dengan jaksa agung untuk menentukan apakah pemerintah memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan kasus hukum. Wakil Jaksa Agung mengumpulkan informasi terkait masalah tersebut, dan membentuk tim asisten pengacara untuk mempersiapkan kasus tersebut. Menemukan dan mewawancarai saksi serta mengambil bagian dalam pemilihan juri untuk memastikan juri yang bermusuhan dengan kepentingan pemerintah juga merupakan beberapa tanggung jawab wakil jaksa.
Banyak departemen kehakiman mengharuskan wakil jaksa agung untuk menangani masalah disipliner yang terkait dengan pengacara lain yang dipekerjakan pemerintah. Wakil pengacara harus menyelidiki kasus dugaan malpraktik, dan bila perlu mengajukan tuntutan terhadap individu yang bersangkutan. Tim pengacara dibentuk oleh wakil jaksa agung untuk menangani masalah hukum atas nama pemerintah, dan oleh karena itu wakil jaksa agung memiliki wewenang untuk mengangkat jaksa yunior ke posisi yang lebih tinggi di departemen kehakiman.
Jaksa agung harus menangani kasus-kasus terkenal dan dalam melakukannya mereka sering mengajukan pertanyaan dari media. Presiden, gubernur, dan politisi lainnya dalam posisi kekuasaan sering mengadakan pengarahan harian yang diharapkan akan dihadiri oleh jaksa agung. Dengan tidak adanya jaksa agung, wakil jaksa agung diharapkan menghadiri pertemuan ini, pertanyaan lapangan dari media, dan menangani kasus-kasus besar. Asumsi peran jaksa agung pada kesempatan tertentu berarti bahwa pengacara dalam posisi ini biasanya memiliki posisi yang baik untuk mengambil peran jaksa agung secara permanen ketika tersedia.