Seorang pengacara maritim bekerja sebagai bagian dari sistem hukum yang dikenal sebagai hukum admiralty, yang menangani kendaraan, orang, perusahaan, dan transaksi bisnis yang terjadi di perairan teritorial dan internasional. Dalam kapasitas ini, pengacara maritim mewakili kepentingan perdagangan terkait laut. Ini melibatkan profesi seperti pelaut, longshoremen, broker kapal pesiar, pemasok kelautan, dan operator lain yang pekerjaannya dilakukan di laut. Selain itu, hukum maritim atau kelautan berlaku untuk anjungan dan/atau anjungan minyak lepas pantai, serta setiap insiden yang terjadi di atas air. Dengan demikian, pendidikan pengacara maritim harus mencakup pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan tabrakan di laut, berperahu rekreasi, dan bahkan klaim penyelamatan.
Hukum Angkatan Laut telah ada sejak zaman kuno, ketika orang Mesir dan Yunani awal menggunakan Laut Mediterania memiliki rute perdagangan yang sering. Selama waktu ini, pengadilan khusus didirikan di kota-kota pelabuhan di sepanjang Mediterania khusus untuk mengadili perselisihan pelaut. Seiring waktu, kode laut resmi ditulis dan digunakan di pelabuhan di seluruh Eropa.
Pada abad ke-14, pengadilan laksamana Inggris menangani perompakan dan masalah disiplin angkatan laut. Akhirnya, masalah komersial juga ditangani oleh pengacara maritim. Pada tahun 1600-an, hukum maritim telah menyebar ke koloni-koloni Amerika, dan pada tahun 1789 pemerintah Amerika Serikat yang baru dibentuk memberikan yurisdiksi eksklusif kepada sistem pengadilan federal atas hukum admiralty.
Pengacara maritim saat ini mempraktikkan undang-undang yang mencampuradukkan yang lama dengan yang baru dengan ruang lingkup nasional dan internasional. Prinsip-prinsip tradisional tentang kesejahteraan pelaut tetap ada sampai hari ini karena bahaya yang mereka hadapi belum hilang. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk undang-undang yang berkaitan dengan arsitektur angkatan laut dan penanganan kargo; jenis kapal yang digunakan dalam perjalanan laut telah berkembang dari waktu ke waktu, seperti halnya jenis kargo yang diangkut. Selain itu, hukum maritim harus mempertimbangkan masalah pertanggungjawaban seputar polusi dan kerusakan ekologi laut sebagai akibat dari beberapa praktik pelayaran saat ini. Sebagai contoh, kapal laut saat ini dapat membawa gas alam, yang dapat berbahaya jika ditangani dengan tidak benar.
Pelayaran internasional masih merupakan hal yang biasa, jadi seorang pengacara maritim harus bekerja dalam kesepakatan yang dibuat antar negara terkait dengan pelayaran dan bea cukai. Kesepakatan-kesepakatan ini telah menjadi dasar utama bagi hukum maritim modern. Selain itu, seorang pengacara maritim harus terbiasa dengan undang-undang berperahu unik yang mengatur korban atau kerugian terkait air, yang dapat sangat berbeda dari undang-undang yang berlaku untuk kendaraan darat atau kecelakaan.