Pengesahan wasiat terjadi ketika orang yang meninggal meninggal tanpa surat wasiat atau surat wasiat yang sah. Perkebunan memasuki pengesahan hakim, dan undang-undang yurisdiksi menentukan bagaimana properti pribadi dan nyata didistribusikan kepada ahli waris. Individu yang ingin mengontrol bagaimana aset mereka dicairkan sering didorong untuk membuat surat wasiat atau mencari bantuan dari pengacara perencanaan perumahan. Hukum wasiat sering didasarkan pada perilaku penduduk rata-rata sehubungan dengan pengalihan properti, yang mungkin tidak mencerminkan keinginan orang yang meninggal. Untuk alasan itu, banyak perencana perkebunan sering membantu klien untuk menghindari pengesahan hakim sama sekali dengan menggunakan instrumen hukum alternatif, seperti perwalian.
Ketika seorang yang meninggal meninggal tanpa surat wasiat, seorang hakim di pengadilan pengesahan hakim akan menunjuk seorang pelaksana harta warisan. Bagian dari proses wasiat wasiat mengharuskan pelaksana untuk memberi tahu kreditur dan semua kerabat tentang kematian dan bahwa masalah itu dalam pengesahan hakim. Menurut banyak undang-undang setempat, pajak dan kreditur dibayar terlebih dahulu, dan kemudian ahli waris menerima sisa harta warisan. Ketika tidak ada wasiat, seperti dalam kasus-kasus ketika orang yang meninggal meninggal dunia, hakim harus membagikan harta itu sesuai dengan undang-undang wasiat. Beberapa properti dibebaskan dari wasiat bahkan ketika tidak ada surat wasiat jika harta tersebut dinilai di bawah jumlah yang disyaratkan negara bagian.
Alokasi properti sebagaimana ditentukan dalam banyak undang-undang wasiat wasiat sering ditentukan oleh hubungan ahli waris dengan orang yang meninggal. Misalnya, pasangan yang masih hidup sering kali menerima harta bersih, yang tersisa setelah pajak, utang, dan biaya hukum dibayar seluruhnya atau sebagian besar. Seorang kerabat jauh kemungkinan akan menerima sedikit atau sebagian dari harta itu jika ada ahli waris lain, seperti anak-anak. Orang tua dari mendiang juga ahli waris dan sering menerima semua harta warisan jika tidak ada pasangan hidup atau anak-anak. Undang-undang wasiat sering menentukan berapa persen dari harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.
Sebuah wasiat yang tidak sah dapat mengakibatkan proses wasiat wasiat. Di sebagian besar yurisdiksi, surat wasiat harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang meninggal agar sah. Seringkali ada persyaratan hukum lainnya, seperti tanda tangan setidaknya dua orang saksi di hadapan notaris. Jika wasiat tidak sah di tempat orang yang meninggal meninggal atau di mana wasiat itu dilaksanakan, maka wasiat itu akan diperlakukan seolah-olah tidak ada wasiat.